SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

SIUP adalah Izin Usaha yang dikeluarkan Instansi Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota/wilayah sesuai domisili perusahaan. SIUP digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha dibidang Perdagangan barang/jasa di Indonesia sesuai dengan KLUI “Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia”.

Dasar Hukum : Perda No.20 tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan.

Penggolongan SIUP

Berdasarkan besarnya jumlah modal dan kekayaan bersih di luar tanah dan bangunan atau jumlah modal disetor dalam akta pendirian/perubahan, maka penggolongan SIUP dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Siup Besar, diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam akta pendirian/perubahan dengan nilai diatas Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
2. Siup Menengah, diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam akta pendirian/perubahan dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
3. Siup Kecil, diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam akta pendirian/perubahan dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Prosedur Permohonan

Perusahaan mengambil formulir, mengisi dan mengajukan permohonan SIUP beserta persyaratannya melalui Kantor Dinas Perindustrian & Perdagangan kota/wilayah sesuai domisili perusahaan untuk permohonan SIUP Menengah dan SIUP Kecil. Sedangkan untuk permohonan Siup Besar diajukan melalui Kanwil Perindustrian dan Perdagangan kota/provinsi sesuai domisili perusahaan.

Persyaratan

A. Izin Baru

1. Perusahaan yang berbentuk PT

1. Surat Keterangan domisili perusahaan dari Desa diketahui oleh Camat.
2. Fotocopy KTP.
3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan.
4. Fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas.
5. Fotocopy NPWP Perusahaan.
6. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO).
7. Neraca Perusahaan.

2. Perusahaan yang berbentuk Koperasi

1. Surat Keterangan domisili perusahaan dari Kepala Kelurahan / Lurah Desa diketahui oleh Camat.
2. Fotocopy akta pendirian.
3. Fotocopy KTP.
4. Fotocopy NPWP perusahaan.
5. Neraca Perusahaan.

3. Perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi
   1. Perusahaan Persekutuan

• Surat Keterangan domisili perusahaan dari Kepala Desa diketahui oleh Camat.
• Fotocopy Surat Akta Pendirian Perusahaan.
• Fotocopy KTP.
• Fotocopy NPWP Perusahaan.
• Neraca Perusahaan.

1. Perusahaan Perorangan

• Surat Keterangan domisili perusahaan dari Kepala Kelurahan / Lurah Desa diketahui oleh Camat.
• Fotocopy KTP.
• Fotocopy NPWP.

B. Daftar Ulang

• Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
• Melampirkan Akta Pendirian.
• Melampirkan izin asli (SIUP) yang lama.

Masa Berlaku

SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan barang/jasa sejak tanggal dikeluarkan.

Biaya Pengurusan SIUP

Golongan	Biaya	Proses	Biaya Sudah Termasuk
Besar Menengah Kecil	Rp. 2.750.000,00 Rp. 1.750.000,00 Rp. 850.000,00	10 hari kerja 10 hari kerja 10 hari kerja	Pengambilan Formulir & Persyaratannya Persiapan dan Pemeriksaan Pengajuan Permohonan SIUP Biaya Administrasi & Fee Jasa Kami Legalisir Copy SIUP oleh Notaris Pas Photo 3 x 4= 2 lembar

Cara Pembayaran 100% Lunas

NO	J E N I S	INVESTASI	RETRIBUSI ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	SIUP Kecil SIUP Kecil SIUP Kecil SIUP Menengah SIUP Menengah SIUP Besar SIUP Besar SIUP Besar SIUP Besar SIUP Besar	S / D 100 Juta 100 Jt < modal < = 200 Jt 200 Jt < modal < = 350 Jt 350 Jt < modal < = 500 Jt 500 Jt < modal < = 1 M 1 M < modal < = 10 M 10 M < modal < = 25 M 25 M < modal < = 50 M 50 M < modal < = 100 M Modal > 100 M	25.000,- 100.000,- 200.000,- 300.000,- 500.000,- 1.000.000,- 2.000.000,- 4.000.000,- 8.000.000,- 10.000.000,-

PERSEROAN KOMANDITER (CV)

Perseroan Komanditer atau Commanditaire Vennootshap atau biasa disebut CV adalah salah satu bentuk badan usaha yang umum digunakan para pelaku bisnis Usaha kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia, walaupun demikian ada juga golongan usaha besar yang menggunakan CV sebagai badan usahanya.

CV bukanlah badan hukum seperti halnya PT, kerena tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Perseroan ini. Perbedaan lain yang mendasar antara CV dan PT adalah Modal Perseroan ini yang tidak disebutkan didalam akta pendirian seperti halnya PT.Jadi, para persero harus membuat kesepakatan tersendiri mengenai hal tersebut, atau membuat catatan yang terpisah mengenai modal yang disetor. Lihat informasi Perbedaan PT dan CV.

Walaupun demikian, keberadaannya tidak mengurangi hak dan kewajibannya sebagai badan usaha yang diakui pemerintah atau kalangan dunia usaha khususnya. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya pengusaha dan para pelaku bisnis yang mendirikan CV sebagai bentuk perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha di berbagai bidang termasuk sektor Perdagangan, Jasa Konstruksi, Industri atau bidang jasa lainnya.

Penjelasan tentang CV

Dasar Hukum Perseroan Komanditer	Pendiri Perseroan Komanditer
Seperti sudah dijelaskan diatas Perseroan ini tidak memiliki dasar hukum tetap seperti Perseroan Terbatas (PT) artinya tidak ada ketentuan melalui Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Pendirian Perseroan ini, kecuali yang disebutkan dalam beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.	Seperti hal PT dan Firma untuk mendirikan CV juga dibutuhkan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih. Para pendiri Perseroan ini adalah warga negara Indonesia yang terdiri dari Persero Aktif yang disebut Persero Pengurus dan satu lagi Persero Pasif/diam yang disebut sebagai Persero Komanditer di dalam Akta Pendirian.Lihat disini prosedur pendirian CV. Persero Aktif adalah orang yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kegiatan usaha dan mengelola perusahaan dengan segala resikonya, jadi apabila ada terjadi kerugian atau tuntutan dari pihak ketiga maka Persero Aktif akan bertanggung jawab secara penuh termasuk dengan seluruh harta pribadinya untuk mengganti kerugian tersebut. Persero Komanditer adalah orang yang ikut serta menanamkan modal ke dalam Perseroan Komanditer tetapi tidak tidak turut melakukan pengurusan perseroan, sehingga Persero Komanditer atau Persero Diam ini tidak bertanggung jawab atas segala resiko dan kerugian yang ditanggung Perseroan dengan harta pribadinya, dan hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkannya ke dalam Perseroan.
Maksud dan Tujuan Perusahaan
Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Untuk menetapkan maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha yang sesuai dan yang sesungguhnya ingin dilaksanakan oleh perseroan, lihat informasi dibawah ini; Maksud dan tujuan perusahaan. Bidang usaha pemasokan barang dan jasa. Bidang usaha jasa konstruksi. Bidang usaha jasa penunjang migas.
Nama dan Tempat Kedudukan Perusahaan	Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Komanditer (CV) harus mempunyai nama dan tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar dan Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai tempat kedudukannya. Hal ini tidak berbeda degan PT atau Firma.	Akta Pendirian CV yang memuat anggaran dasar Perseroan tidak mendapatkan pengesahaan dari Menteri seperti PT, namun cukup didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat sesuai tempat kedudukan Perseroan. Akta Pendirian CV memuat anggaran dasar Perseroan yang memuat sekurang-kurangnya; Nama para pendiri Perseroan. Nama dan tempat kedudukan Perseroan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Jangka waktu berdirinya Perseroan. Nama pengurus dan jabatannya. Perubahan Akta Perseroan Komanditer Setiap perubahan yang terkait anggaran dasar Perseroan ini cukup dibuat dengan akta perubahan oleh Notaris dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan tempat dan kedudukan Perseroan.
Modal Perseroan Komanditer
Modal Perseroan ini tidak disebutkan didalam akta pendirian seperti halnya PT.Jadi, para persero harus membuat kesepakatan tersendiri mengenai hal tersebut, atau membuat catatan yang terpisah mengenai modal yang disetor ke dalam perseroan.
Pengurus Perusahaan
Perseroan ini harus memiliki minimal 1 (satu) orang Persero Pengurus dengan jabatan sebagai Direktur dan 1 (satu) orang sebagai Persero Komanditer (persero diam). Dalam hal terdapat persero pengurus lebih dari 1 (satu) orang maka salah satu dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

PERSEROAN TERBATAS (PT)

Perseroan Terbatas yang biasa disebut PT adalah salah satu bentuk badan hukum yang Populer dan paling banyak digunakan para pengusaha di Indonesia sebagai Landasan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha komersial baik yang bersifat umum atau spesialis diberbagai sektor usaha seperti; Industri, Perdagangan barang atau jasa, Pelayaran, Pariwisata, Jasa Konstruksi dan lain-lain. Pengertian Perseroan Terbatas (PT) berdasarkanUndang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dalam pasal 1 adalah sebagai berikut; Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan Modal, jenis perseroan terbatas dapat dikategorikan menjadi; PT. Penanaman Modal Asing (PMA). PT. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PT. Swasta Nasional non PMA/PMDN atau biasa disebut PT non Fasilitas. PT. Persero BUMN (Badan Usaha Milik Negara). PT. Perseroan Terbatas yang telah go public (PT-Go Public/Tbk) adalah Perseroan yang modalnya telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik dan telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal

Karakteristik Perseroan Terbatas Karakteristik dari perusahaan ini adalah memiliki Modal Dasar, Modal ditempatkan dan modal disetor yang disebutkan didalam Akta Pendirian atau Perubahannya. Resiko usaha ini sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan bukan oleh pribadi para pemegang sahamnya, karakteristik lainnya. Jenis Perseroan Terbatas Berdasarkan Maksud dan Tujuan Perseroan Maksud dan Tujuan Perseroan jenis perseroan terbatas dapat dikategorikan menjadi; PT Non Fasilitas Umum; meliputi usaha Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan, Pengangkutan Darat, Pertanian, Percetakan, Perbengkelan, Jasa. PT Fasilitas PMA. PT Fasilitas PMDN. PT Persero BUMN. PT Perbankan. PT Lembaga Keuangan Non Perbankan. PT Usaha Khusus

PENJELASAN BENTUK PERSEROAN TERBATAS Dasar Hukum Perseroan ini memiliki dasar hukum yang diatur secara khusus dalamUndang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur Pendirian Perseroan, Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar, Penggabungan, Peleburan, Pengambialihan dam Pemisahan serta Pembubaran Perseroan. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Akta pendirian PT memuat anggaran dasar Perseroan antara lain terdiri dari; Nama para pendiri Perseroan. Nama dan tempat kedudukan Perseroan. Jangka waktu berdirinya Perseroan. Besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Jumlah saham, nama para pemegang saham. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Komisaris. Penetapan tempat dan tatacara penyelenggaraan RUPS. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Tata cara penggunaan laba dan pembiayaan deviden. Anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas Prosedur Pendirian PT PT harus didirikan oleh 2 (dua) orang lebih, dengan akta otentik sebagai Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia. Para pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada pada saat Perseroan didirikan. Akta Pendirian PT yang memuat anggaran dasar Perseroan harus mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Badan Hukum.Lihat Prosedur pendirian Perseroan Terbatas Nama & Tempat Kedudukan Perseroan Terbatas Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar dan Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai tempat kedudukannya. Pemakaian nama PT harus mendapatkan Persetujuan dari Menteri dan tidak boleh sama dengan nama PT yang sudah ada atau yang sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri.Lihat Pemakaian nama Perseroan Terbatas Modal Perseroan Terbatas Modal Perseroan terdiri dari jumlah Modal Dasar, Modal ditempatkan dan Modal disetor yang dimuat di dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Jumlah minimum modal dasar adalah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan modal modal ditempatkan dan disetor minimal 25% dari modal dasar. Penjelasan Modal Perseroan Terbatas. Maksud dan Tujuan Perseroan Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Untuk menetapkan maksud dan tujuan Perseroan serta kegiatan usaha yang sesuai dan yang sesungguhnya ingin dilaksanakan oleh perseroan, lihat informasi dibawah ini; Maksud dan tujuan Perseroan. Bidang dan sub bidang perusahaan jasa penunjang migas. Bidang dan sub bidang pemasokan barang dan jasa. Bidang dan sub bidang jasa pelaksana konstruksi (kontraktor). Bidang dan sub bidang jasa perecana konstruksi (konsultan)