PLAT  NOMOR KENDARAAN

Daftar kode plat nomor kendaraan disini sebenarnya istilah tepatnya adalah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), atau sering kali disebut plat nomor atau nomor polisi, dan maksudnya adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat, pasti ngerti kan?.

Dari tinjauan sejarah, penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia, terutama dulu di pulau Jawa, merupakan warisan sejak zaman Hindia Belanda, yang menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian wilayah karesidenan.

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ini dipasang pada motor atau mobil dengan bentuk plat aluminium yang memiliki cetakan tulisan dua baris.

Baris pertama menunjukkan: kode wilayah (huruf), nomor polisi (angka), dan kode/seri akhir wilayah (huruf)

Baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku

Warna tanda nomor kendaraan bermotor ditetapkan berbeda-beda lengkapnya adalah sebagai berikut:

• Kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor sewa: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih
• Kendaraan bermotor umum: warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam
• Kendaraan bermotor milik pemerintah: warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih
• Kendaraan bermotor korps diplomatik negara asing: warna dasar putih dengan tulisan berwarna hitam
• Kendaraan bermotor staf operasional korps diplomatik negara asing: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih dan terdiri dari lima angka dan kode angka negara dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian
• Kendaraan bermotor untuk transportasi dealer (pengiriman dari perakitan ke dealer, atau dealer ke dealer): warna dasar putih dengan tulisan berwarna merah.

Nah langsung saja ke daftar Kode wilayah pendaftaran kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Peraturan Kapolri Nomor Polisi 4 Tahun 2006. Agar tidak panjang-panjang, karena toh yang dicari kan kode hurufnya.

SUMATERA

BL = Nanggroe Aceh Darussalam

BB = Sumatera Utara bagian Barat (pesisir Barat)

BK = Sumatera Utara bagian Timur (pesisir Timur)

BA = Sumatera Barat

BM = Riau

BP = Kepulauan Riau

BG = Sumatera Selatan

BN = Kepulauan Bangka Belitung

BE = Lampung

BD = Bengkulu

BH = Jambi

JAWA

1. DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat

A = Banten (Kabupaten/Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, sebagian Kabupaten Tangerang)

B = DKI Jakarta (Kabupaten/Kota Tangerang, Kabupaten/Kota Bekasi (B-K**), Kota Depok)

D = Kabupaten/Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat

E = eks Karesidenan Cirebon (Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan (E-YA/YB/YC/YD))

F = eks Karesidenan Bogor (Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten/Kota Sukabumi)

T = Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, sebagian Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang

Z = Kabupaten Garut, Kabupaten/Kota Tasikmalaya (Z-H), Kabupaten Sumedang, Kabupaten Ciamis (Z-T/W), Kota Banjar (Z-Y)

2. Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

G = eks Karesidenan Pekalongan (Kabupaten (G-B)/Kota Pekalongan (G-A), Kabupaten (G-F)/Kota Tegal (G - E), Kabupaten Brebes, Kabupaten Batang (G-C), Kabupaten Pemalang (G-D))

H = eks Karesidenan Semarang (Kabupaten/Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal (H-D), Kabupaten Demak)

K = eks Karesidenan Pati (Kabupaten Pati (K-A), Kabupaten Kudus (K-B), Kabupaten Jepara (K-C), Kabupaten Rembang (K-D), Kabupaten Blora (K-E), Kabupaten Grobogan (K-F), Kecamatan Cepu (K-N ; K-Y))

R = eks Karesidenan Banyumas (Kabupaten Banyumas (R-A/H/S), Kabupaten Cilacap (R-B/K/T), Kabupaten Purbalingga (R-C), Kabupaten Banjarnegara)

AA = eks Karesidenan Kedu (Kabupaten (AA-B) /Kota Magelang (AA-A), Kabupaten Purworejo (AA-C/L/V), Kabupaten Kebumen (AA-D/M), Kabupaten Temanggung (AA-E), Kabupaten Wonosobo (AA-F)

AB = DI Yogyakarta (Kota Yogyakarta (A/H/F), Kabupaten Bantul (B/G), Kabupaten Gunung Kidul (D/W), Kabupaten Sleman (E/N/Y/Q/Z/U), Kabupaten Kulon Progo (C))

AD = eks Karesidenan Surakarta (Kota Surakarta (AD), Kabupaten Sukoharjo (AD-B/K/T), Kabupaten Boyolali (AD-D/M), Kabupaten Sragen (AD-E/N/Y), Kabupaten Karanganyar (AD-F/P), Kabupaten Wonogiri (AD-G/R), Kabupaten Klaten (AD-J/C/L/V))

3. Jawa Timur

L = Kota Surabaya

M = eks Karesidenan Madura (Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan)

N = eks Karesidenan Malang (Kabupaten (D-J)/Kota Malang (A-C dan E), Kabupaten (L-N,)/Kota Probolinggo (P-R), Kabupaten (S,U)/Kota Pasuruan (V,X), Kabupaten Lumajang (W-Z), Kota Batu (K))

P = eks Karesidenan Besuki (Kabupaten Bondowoso (A-D), Kabupaten Situbondo (E-H), Kabupaten Jember (P-T), Kabupaten Banyuwangi (U-Z))

S = eks Karesidenan Bojonegoro (Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten/Kota Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang)

W = Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik

AE = eks Karesidenan Madiun (Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan)

AG = eks Karesidenan Kediri (Kabupaten (D-J)/Kota Kediri (A-C), Kabupaten (K-L)/Kota Blitar (M-N), Kabupaten Tulungagung (P-T), Kabupaten Nganjuk (U-W), Kabupaten Trenggalek (Y-Z))

BALI DAN NUSA TENGGARA

DK = Bali

DR = NTB I (Pulau Lombok: Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah)

EA = NTB II (Pulau Sumbawa: Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten/Kota Bima)

DH = NTT I (Pulau Timor: Kabupaten/Kota Kupang, Kabupaten TTU, TTS, Kabupaten Rote Ndao)

EB = NTT II (Pulau Flores dan kepulauan: Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor)

ED = NTT III (Pulau Sumba: Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur)

KALIMANTAN

KB = Kalimantan Barat

DA = Kalimantan Selatan

KH = Kalimantan Tengah

KT = Kalimantan Timur

SULAWESI

DB = Sulawesi Utara Daratan (Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)

DL = Sulawesi Utara Kepulauan (Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sitaro)

DM = Gorontalo

DN = Sulawesi Tengah

DT = Sulawesi Tenggara

DD = Sulawesi Selatan

DC = Sulawesi Barat

MALUKU DAN PAPUA

DE = Maluku

DG = Maluku Utara

DS = Papua dan Papua Barat

Tidak digunakan

DF = Timor Timur (telah menjadi negara sendiri)

Presiden dan pejabat pemerintahan pusat

Mobil dinas pejabat negara memiliki plat nomor khusus. Jika pada saat pejabat tersebut bertugas ke wilayah di luar ibukota RI atau kunjungan dinas keluar negeri, maka plat nomor tersebut akan dipasangkan pada mobil yang dinaiki oleh pejabat bersangkutan.

Berikut adalah daftar nomor polisi untuk kenderaan pejabat penting di Indonesia: (Catatan: Nomor kendaraan Pejabat Negara / Menteri sering berganti, hal ini disesuaikan dengan jumlah anggota Kabinet. Misalnya pada Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) Jabatan Sekretaris Kabinet bukan setingkat menteri, sehingga Nomor Kendaraan untuk beberapa menteri berubah. Sebagai contoh saat ini Kepala BIN menggunakan RI 49)

RI 1: Presiden

RI 2: Wakil Presiden

RI 3: Istri/suami presiden (Ibu Negara / Bapak Negara)

RI 4: Istri/suami wakil presiden (Wakil Ibu Negara / Wakil Bapak Negara)

RI 5: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat

RI 6: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

RI 7: Ketua Dewan Perwakilan Daerah

RI 8: Ketua Mahkamah Agung

RI 9: Ketua Mahkamah Konstitusi

RI 10: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

RI 11: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

RI 12: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

RI 13: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

RI 14: Menteri Sekretaris Negara

RI 15: Sekretaris Kabinet

RI 16: Menteri Dalam Negeri

RI 17: Menteri Luar Negeri

RI 18: Menteri Pertahanan

RI 19: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

RI 20: Menteri Keuangan

RI 21: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

RI 22: Menteri Perindustrian

RI 23: Menteri Perdagangan

RI 24: Menteri Pertanian

RI 25: Menteri Kehutanan

RI 26: Menteri Perhubungan

RI 27: Menteri Kelautan dan Perikanan

RI 28: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

RI 29: Menteri Pekerjaan Umum

RI 30: Menteri Kesehatan

RI 31: Menteri Pendidikan Nasional

RI 32: Menteri Sosial

RI 33: Menteri Agama

RI 34: Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

RI 35: Menteri Komunikasi dan Informatika

RI 36: Menteri Negara Riset dan Teknologi

RI 37: Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

RI 38: Menteri Negara Lingkungan Hidup

RI 39: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

RI 40: Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

RI 41: Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

RI 42: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

RI 43: Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

RI 44: Menteri Negara Perumahan Rakyat

RI 45: Menteri Negara Pemuda dan Olahraga

RI 46: Jaksa Agung

RI 47: Panglima Tentara Nasional Indonesia

RI 48: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

RI 49: Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)

RI 52: Wakil Ketua DPR

RI 59: Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

Korps diplomatik dan konsuler.

Mobil milik korps diplomatik (Kedutaan besar maupun organisasi internasional) memiliki kode khusus, yakni CD (singkatan dari Corps Diplomatique) atau CC (singkatan dari Corps Consulaire), diikuti dengan angka. Untuk mendapatkan STNK dan BPKB, haruslah mendapatkan rekomendasi dari Departemen Luar Negeri. Kendaraan dengan nomor polisi ini secara sah sudah berada di luar teritori (extrateritorial) hukum dan regulasi Republik Indonesia.

Berikut adalah daftar nomor polisi untuk korps diplomatik di Indonesia:

CD 12: Amerika Serikat

CD 13: India

CD 14: Britania Raya

CD 15: Vatikan

CD 16: Norwegia

CD 17: Pakistan

CD 18: Myanmar

CD 19: Republik Rakyat Cina

CD 20: Swedia

CD 21: Arab Saudi

CD 22: Thailand

CD 23: Mesir

CD 24: Perancis

CD 25: Filipina

CD 26: Australia

CD 27: Irak

CD 28: Belgia

CD 29: Uni Emirat Arab

CD 30: Italia

CD 31: Swiss

CD 32: Jerman

CD 33: Sri Lanka

CD 34: Denmark

CD 35: Kanada

CD 36: Brasil

CD 37: Rusia

CD 38: Afganistan

CD 39: Yugoslavia (Serbia ?)

CD 40: Republik Ceko

CD 41: Finlandia

CD 42: Meksiko

CD 43: Hongaria

CD 44: Polandia

CD 45: Iran

CD 47: Malaysia

CD 48: Turki

CD 49: Jepang

CD 50: Bulgaria

CD 51: Kamboja

CD 52: Argentina

CD 53: Romania

CD 54: Yunani

CD 55: Yordania

CD 56: Austria

CD 57: Suriah

CD 58: Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP)

CD 59: Selandia Baru

CD 60: Belanda

CD 61: Yaman

CD 62: Kesatuan Pos Sedunia (UPU)

CD 63: Portugal

CD 64: Aljazair

CD 65: Korea Utara

CD 66: Vietnam

CD 67: Singapura

CD 68: Spanyol

CD 69: Bangladesh

CD 70: Panama

CD 71: Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF)

CD 72: Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO)

CD 73: Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO)

CD 74: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

CD 75: Korea Selatan

CD 76: Bank Pembangunan Asia (ADB)

CD 77: Bank Dunia

CD 78: Dana Moneter Internasional (IMF)

CD 79: Organisasi Buruh Internasional (ILO)

CD 80: Papua Nugini

CD 81: Nigeria

CD 82: Chili

CD 83: Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR)

CD 84: Program Pangan Dunia (WFP)

CD 85: Venezuela

CD 86: ESCAP

CD 87: Kolombia

CD 88: Brunei

CD 89: UNIC

CD 90: IFC

CD 91: United Nations Transitional Administration in East Timor

CD 97: Palang Merah

CD 98: Maroko

CD 99: Uni Eropa

CD 100: Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN (Sekretariat)

CD 101: Tunisia

CD 102: Kuwait

CD 103: Laos

CD 104: Palestina

CD 105: Kuba

CD 106: Organisasi Antar-Parlemen ASEAN (AIPO)

CD 107: Libya

CD 108: Peru

CD 109: Slowakia

CD 110: Sudan

CD 111: Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Yayasan)

CD 112: (Utusan)

CD 113: Center for International Forestry Research (CIFOR)

CD 114: Bosnia-Herzegovina

CD 115: Lebanon

CD 116: Afrika Selatan

CD 117: Kroasia

CD 118: Ukraina

CD 119: Mali

CD 120: Uzbekistan

CD 121: Qatar

CD 122: United Nations Population Fund (UNFPA)

CD 123: Mozambik

CD 124: Kepulauan Marshall

Mobil operasional staf korps diplomatik memiliki nomor polisi serupa dengan kendaraan pribadi (dasar hitam dengan tulisan putih) namun dengan format khusus yakni memiliki lima angka dan kode angka negara dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian.

Semoga bermanfaat.

Referensi: Wikipedia