PERBANDINGAN  PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN

1. Pengaruh suatu sistem pemerintahan yang dianut suatu negara terhadap negara lain

Salah satu kegunaan penting sistem pemerintahan suatu negara adalah menjadi bahan perbandingan bagi negara lain sehingga negara-negara lain pun dapat mencari dan menemukan beberapa persamaan dan perbedaan antara sistem pemerintahannya. Tujuannya adalah negara yang bersangkutan dapat mengembangakn suatu sistem pemerintahan yang dianggap lebih baik dari yang sebelumnya setelah melakukan perbandingan.

Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer merupakan dua model sistem pemerintahan yang dijadikan acuhan oleh banyak negara. Meskipun menggunakan sistem Presidensial atau Parlementer, terdapat variasi yang disesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan suatu negara.

Secara umum, faktor-faktor yang memengaruhi sistem pemerintahan suatu negara adalah sebagai berikut :

1. Faktor Sejarah

Proses terbentuknya suatu negara antara lain :

1. Cessie (penyerahan atau mandat), bahwa negara terjadi ketika suatu wilayah diserahkan kepada salah satu negara yang kalah pada Perang Dunia I berdasarkan suatu perjanjian tertentu.
2. Anexatie/Kolonial (pencaplokan/penguasaan), bahwa suatu negara terjadi ketika berada di suatu wilayah yang dikuasai bangsa tanpa reaksi berarti.
3. Separatie (Pemisahan), bahwa suatu negara terjadi ketika ada suatu wilayah negara yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya, kemudian menyatakan kemerdekaannya.

2. Faktor Ideologi

Ideologi adalah produk kebudayaan suatu masyarakat. Sebagai produk kebudayaan, ideologi merupakan satu pilihan jelas dalam membawa komitmen untuk mewujudkannya. Salah satu fungsi ideologi adalah sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.

Sejarah perkembangan ideologi suatu negara dan pengaruhnya terhadap sistem pemerintahan di negara lain adalah sebagai berikut :

1. Fasisme, tujuan negara dalam sistem pemerintahan fasis adalah imperium dunia, yaitu mempersatukan seluruh bangsa di dunia menjadi satu tenaga atau kekuatan bersama.
2. Individualisme/Liberalisme, tujuan negara dalam sistem pemerintahan ini adalah menjaga keamanan dan ketertiban individu serta menjamin kebebasan seluas-luasnya dalam memperjuangkan hidupnya segai penjaga malam.
3. Komunisme, aliran partai komunis menjelaskan bahwa sejarah manusia merupakan sejarah perjuangan kelas melawan kelas. Sejarah terakhir adalah perjuangan kelas antara kaum borjuis melawan kelas proleariat (miskin).

2. Perbandingan sistem pemerintahan negara Indonesia dengan negara lain

Berikut ini perbandingan sistem pemerintahan negara Indonesia dengan negara lain, baik yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer.

1. Perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara kawasan Asia

No.	Ketegori	Indonesia	India	China
1	Bentuk negara	Kesatuan dengan otonomi luas.	Federal dengan 26 negara dan 7 kesatuan teritorial.	Kesatuan dengan 23 provinsi.
2	Bentuk Pemerintahan	Republik.	Republik.	Republik.
3	Sistem Pemerintahan	Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun.	Parlementer untuk masa jabatan 5 tahun.	Parlementer.
4	Eksekutif	Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dipilih langsung oleh rakyat.	Presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden dipilih oleh anggota perlemen. Perdana Menteri dipilih oleh mayoritas anggota parlemen.	Presiden sebagai kepala negara. Presiden dan wakil dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional.
5	Legislatif atau Parlemen	Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR.	Bikameral, yaitu Dewan Negara (Rajya Sabha) dan Majelis Rakyat (Lok Sabha).	Unikameral, yaitu Nasional People's Congress atau Qu Anguo Ranim Daibiao Dahuo untuk masa 5 tahun.
6	Yudikatif	Mahkamah Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi.	Supre Court.	Supre Court, Local People Courts, Special Court.

2. Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Malaysia

Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah sistem presidensial. Sementara itu, sistem pemerintahan kerajaan Malaysia adalah parlementer. Letak perbedaan kedua sistem pemerintahan tersebut antara lain :

1. Badan Eksekutif
   1. Badan eksekutif Kerajaan Malaysia terletak pada perdana menteri yang memeng kuasa pengatur dan sebagai penggerak pemerintahan negara.
   2. Badan eksekutif negara Indonesia terletak pada presiden yang mempunyai dua kedudukan sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan.
2. Badan Legisilatif atau Badan Perundangan
   1. Di Malaysia terdapat dua dewan utama dalam badan perundangan, yaitu Dewan Negara dan Dewan rakyat. Kedua Dewan ini mempunyai peranan untuk membuat undang-undang.
   2. Di Indonesia badan legislatif berada di tangan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Badan mempunyai peranan untuk membuat undang-undang dengan persetujuan presiden.

3. Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan negara kawasan Afrika

No.	Kategori	Indonesia	Afrika Selatan	Mesir
1	Bentuk negara	Kesatuan dengan otonomi luas.	Kesatuan dengan 9 provinsi.	Kesatuan.
2	Bentuk Pemerintahan	Republik.	Republik.	Republik.
3	Sistem Pemerintahan	Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun.	Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun.	Presidensial untuk masa jabatan 6 tahun.
4	Eksekutif	Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dipilih langsung oleh rakyat.	Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dipilih oleh Majelis Nasional.	Presiden sebagai Kepala Negara. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden diajukan oleh Majelis Rakyat yang dikuatkan oleh referendum Perdana Menteri ditunjuk oleh Presiden.
5	Legislatif atau Parlemen	Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR.	Bikameral terdiri dari Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi.	Bikameral terdiri atas Majelis Rakyat (Majelis Alsha'b) dan Dewan Penasehat (Majelis Al-Shura).
6	Yudikatif	Mahkamah Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi .	Constitutional Court dan Spreme Court.	Upreme Consitutional Court.

4. Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan negara kawasan Eropa

No.	Kategori	Indonesia	Inggris	Prancis
1	Bentuk negara	Kesatuan dengan otonomi luas.	Kesatuan.	Kesatuan dengan 23 daerah (region).
2	Bentuk Pemerintahan	Republik.	Monarki Konstitisional.	Republik.
3	Sistem Pemerintahan	Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun.	Parlementer untuk masa jabatan 5 tahun.	Demokrasi presidensial untuk masa jabatan 5 tahun.
4	Eksekutif	Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dipilih langsung oleh rakyat.	Ratu/Raja sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.	Presiden sebagai kepala negara dipilih langsung oleh rakyat sedangkan perdana menteri diusulkan mayoritas Majelis Nasional dan diangkat presiden.
5	Legislatif atau Parlemen	Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR.	Bikameral terdiri atas Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi.	Bikameral terdiri atas Majelis Rakyat (Majelis Al Asembly).
6	Yudikatif	Mahkamah Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi.	Supreme Court of England, Wales, and Northern Ireland, Scotland's Court of Session, and Court of The Justiciary.	Supreme Court of Appeal's dan Constitutional of State.

5. Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan negara kawasan Amerika

No.	Kategori	Indonesia	Amerika Serikat	Brazil
1	Bentuk negara	Kesatuan dengan otonomi luas.	Federal dengan 50 negara bagian dan 1 distrik.	Federal dengan 26 negara bagian dan 1 distrik federal.
2	Bentuk Pemerintahan	Republik.	Republik.	Republik.
3	Sistem Pemerintahan	Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun.	Presidensial untuk masa jabatan 4 tahun	Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun.
4	Eksekutif	Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dipilih langsung oleh rakyat.	Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dipilih langsung oleh rakyat.	Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dipilih langsung oleh rakyat.
5	Legislatif atau Parlemen	Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR.	Bikameral yaitu Kongres terdiri atas Senat dan The House of Representative.	Bikameral yaitu Kongres Nasional terdiri atas federal Senat dan The Chamber of Deputies.
6	Yudikatif	Mahkamah Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi.	Supreme Court United States Court of Appeal Unite States District Country Court.	Supreme Federal Tribunal Higher Tribunal or Justice. Reginal Federal Tribunal.

DAFTAR PUSTAKA

Amin Suprihartini dkk. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMK dan MAK Kelas XII. Klaten: Macanan Jaya Cemerlang. (Buku Paket Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMK dan MAK Kelas XII).

Modul Belajar “Aktual” Pendidikan Kewarganegaraan SMK atau SMA Kelas XII Semester 1.